Surabaya, Delikjatim.com – Usainya Pilkada Surabaya kemarin, banyak pihak terseret dan terjebak dalam nuansa tersebut. Bahkan banyak pemilik surat tanah ijo termasuk salah satu keluarga besar KBRSP yang saat itu juga mendukung Paslon no 1.
Ketua KBRSP Yanto Banteng juga sempat diminta untuk menjadi orator dalam kampanye pilkada Surabaya kemarin namun hal tersebut di tolaknya.
Saat di konfirmasi Yanto Banteng Mengatakan,”Apapun dan siapapun yang di dukung tidaklah menjadi masalah, karena semua itu adalah HAK KONSTITUSI masing-masing warga negara.Tetapi alangkah bijaknya kalau pilihan tersebut tidak di akomodir menjadi komoditas politik.Karena bagaimanapun keterpihakan pada salah satu paslon adalah bentuk perlawanan pada paslon yang lain”. Ujar Yanto.
Yanto juga menambahkan,”Alangkah bijaknya apabila pilihan tersebut hanya menjadi hak pribadi dan rahasia masing-masing individu.Tidak di jadikan satu kekuatan yang kelihatannya besar tetapi rapuh.Ada yang terpaksa harus mengikuti walaupun pada hakekatnya tidak sepakat dengan pilihan kelompok”. Imbuh Yanto Banteng.
Yanto juga berharap, berakhirnya Pilkada Surabaya kemarin harusnya semua pemilik tanah surat ijo berpikir ulang. Apa yang harus di lakukan untuk menggolkan niatan dari SKHPL menjadi SHM tujuan final.
Satukan persepsi bahwa semua pemilik surat ijo bertujuan satu menjadikan SHM.
TITIK . Pesan ketua KBRSP.
“Saat ini Pikirkan secara kolektif tidak individu per individu. Tanggalkan memusuhi pihak yang berkuasa. Bagaimanapun merekalah yang bisa memutuskan kebijakan”. Tutur Yanto.
Yanto Banteng juga menegaskan LSM KBRSP adalah suatu lembaga yang independen dimana saat kebijakan pemerintahan tidak pro ke rakyat dengan tegas kami akan mengkritisi hal tersebut namun saat kebijakan pemerintahan sudah baik dan di kritisi oleh oknum yang kurang bertanggung jawab kami akan berada di garda terdepan dalam menangkal pemberitaan yang sifatnya tidak membangun tersebut.
“Bahkan Menurut perkiraan setelah selesai pemilihan Walikota-Wakil Walikota Surabaya.Orang-orang yang kemarin berseberangan pilihan politik akan di habisì. Ternyata tidak terjadi dan malah sebaliknya. Mereka semua tetap di pertahankan dengan tidak sedikitpun hak-haknya di kurangi”. Kata Yanto.
“Tanggalkan politik keterpihakan Apalagi yang kita berpihak selalu pada posisi kalah. Monggo di rajut dari sisi mana pemerintah Kota Surabaya bisa menerima pemilik surat ijo untuk di ajak berembug yang pada akhir pemimpinnya bisa memberikan kebijakan yang benar-benar bijak”. Pungkas Yanto.(Zinal)
