SURABAYA, Delikjatim.com — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur terus menggencarkan sosialisasi terkait program Zero Over Dimensi dan Overload (ODOL) melalui pendekatan yang lebih humanis. Lewat program “Polisi Menyapa”, Ditlantas menggandeng operator angkutan, paguyuban transportasi, dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan Zero ODOL di Jawa Timur.
“Intinya, kita menindaklanjuti program Bapak Kakorlantas, salah satunya melalui Polisi Menyapa,” ujar Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kamis (17/7).
Forum dialog ini menjadi ruang terbuka untuk mendengar langsung aspirasi dan kendala para pelaku usaha transportasi terkait kebijakan pembatasan dimensi dan muatan kendaraan. Sejumlah operator bahkan mulai melakukan rekonstruksi armada truk agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Alhamdulillah, ada masukan-masukan konstruktif. Intinya, Korlantas Polri dan Polda Jatim akan terus menindaklanjuti program pemerintah menuju Zero ODOL meskipun dilakukan secara bertahap,” tambah Kombes Iwan.
Pendekatan Baru: Humanis dan Komunikatif. Kombes Iwan juga menegaskan bahwa Ditlantas akan mengubah pendekatan dalam penegakan aturan ODOL. Jika sebelumnya penertiban dilakukan di jalan raya, kini Ditlantas lebih memilih pendekatan ke komunitas atau pool angkutan.
“Satu cara seribu gaya. Penertiban tetap jalan, tapi dengan cara-cara baru yang lebih komunikatif dan tidak menimbulkan gesekan,” jelasnya.
Selain edukasi teknis, diskusi dalam program ini juga menyentuh isu usulan tarif batas bawah angkutan sebagai bentuk dukungan terhadap operator. Kombes Iwan menyambut positif usulan tersebut, namun menyebut hal itu sebagai ranah pemerintah pusat.
“Kalau usulan itu diterapkan di semua daerah, saya kira akan sangat bagus. Tapi kita menunggu regulasi yang sedang digodok pemerintah pusat,” ujarnya.
39 Polres Ikut Bergerak. Program “Polisi Menyapa” kini sudah diterapkan oleh seluruh 39 Polres di bawah Polda Jawa Timur. Diharapkan, pendekatan humanis ini mampu menjembatani komunikasi antara Polri dan masyarakat, serta mempercepat target Zero ODOL secara nasional.
“Layanan yang kita berikan bukan hanya administratif, tapi juga keamanan dan penegakan hukum. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan mendapat informasi valid dan solusi atas kendala di lapangan,” tutup Kombes Iwan.
