Jakarta, Delikjatim.com — Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (20/11). Massa aksi yang tergabung dalam Forum Transportasi Daring dan Online Indonesia (FTDOI) mulai berkumpul sejak pagi hari di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju Istana Negara untuk menyampaikan tuntutan terkait penerbitan regulasi nasional ojek online.
Sejak pukul 08.00 WIB, kawasan Tugu Proklamasi dipadati peserta aksi. Mereka melakukan pemantapan teknis konsolidasi komando serta penyampaian ulang materi tuntutan yang menjadi agenda utama aksi hari itu. Massa kemudian bergerak menuju Istana Negara pada sekitar pukul 11.00 WIB dengan rute yang telah dikoordinasikan bersama aparat keamanan.
Para pengemudi membawa satu tuntutan utama: pemerintah diminta segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur pedoman regulasi transportasi daring. Mereka menilai keberadaan Perpres diperlukan sebagai payung hukum nasional yang memberi kepastian bagi jutaan pengemudi roda dua (R2) maupun roda empat (R4).
Dalam orasinya sejumlah koordinator daerah menilai bahwa berbagai aturan sektoral yang ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pengemudi. Mereka menekankan bahwa Perpres dibutuhkan untuk mengatur standar operasional hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi serta perlindungan sosial dan mekanisme penyelesaian sengketa.
FTDOI juga menyampaikan bahwa perbedaan regulasi antarwilayah serta kebijakan yang kerap berubah membuat pengemudi berada dalam posisi yang rentan. Perpres diharapkan dapat menjadi landasan bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam menyusun aturan turunan yang lebih konsisten.
Pukul 14.00 WIB, sebanyak 17 delegasi dari berbagai daerah diterima oleh Staf Khusus Kementerian Sekretariat Negara, BPK Binbin, di Rumah Aspirasi Istana Negara. Pertemuan ini berlangsung kurang lebih satu jam dan membahas substansi tuntutan FTDOI.
Delegasi tersebut terdiri atas:
- Anggoro Rico (DobrAk Banyumas)
- Djafri (ADOP Batam)
- Andri (Kaltim)
- Puji Waluyo (FTDOI Jatim)
- Miftahul Huda (Gaspool Lampung)
- Tito Ahmad (Frontal Jatim)
ditambah 11 perwakilan daerah lainnya yang turut mewakili aspirasi pengemudi dari wilayah masing-masing.
Dalam pertemuan itu, Stafsus Sesneg menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menyusun Perpres yang mengatur pedoman regulasi transportasi daring. Pernyataan tersebut disampaikan secara lisan sebagai bentuk komitmen awal pemerintah dalam merespons tuntutan massa aksi.
Usai pertemuan salah satu perwakilan dari Jawa Timur, Tito Ahmad (Frontal Jatim), menyampaikan bahwa hasil pertemuan ini menjadi poin penting bagi perjuangan para pengemudi.
“Kami datang jauh-jauh dari berbaga Daerah ke Jakarta membawa kabar bahagia untuk seluruh pengemudi ojol baik roda dua maupun roda empat. Pemerintah menyatakan kesiapan menerbitkan Perpres yang menjadi kebutuhan mendesak bagi kami. Ini langkah awal yang harus kita kawal bersama,” ujar Tito.
Menurut Tito FTDOI dan komunitas ojol dari berbagai daerah akan terus memantau proses penyusunan kebijakan tersebut agar benar-benar mengakomodasi kepentingan pengemudi dan tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan aplikasi.
Aksi ditutup dengan seruan kepada pemerintah dan kementerian terkait agar proses penyusunan Perpres dilakukan secara transparan melibatkan perwakilan pengemudi dan diiringi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transportasi daring yang telah berjalan sejauh ini.
FTDOI menyatakan bahwa mereka siap kembali ke Jakarta apabila proses penyusunan regulasi dianggap tidak berjalan atau tidak sesuai komitmen yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
