Jawa Tengah, Delikjatim.com – Tindakan aparat kepolisian yang diduga melakukan pendobrakan di lingkungan pondok pesantren menuai sorotan keras dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur. Peristiwa tersebut dinilai telah melukai kehormatan ulama, mencederai marwah pesantren, sekaligus mempertanyakan komitmen slogan Polri Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Hosen, Ketua KAKI Jatim, menilai tindakan aparat yang dilakukan dengan cara tidak mengedepankan etika dan penghormatan terhadap lingkungan pesantren merupakan tindakan yang tidak patut. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan adab, terlebih ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi tempat menimba ilmu dan membina akhlak.
“Kalau benar aparat melakukan tindakan dengan cara mendobrak pondok pesantren tanpa mengedepankan etika dan prosedur yang semestinya, ini sudah di luar batas kepatutan. Jangan sampai tindakan aparat justru tidak ada bedanya dengan tindakan kriminalitas yang mengabaikan kehormatan orang lain,” tegas Hosen,” Sabtu (31/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa tujuan yang baik harus disertai cara yang baik pula. Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan, profesional, dan tetap menghormati nilai-nilai agama serta hak masyarakat.
Hosen juga mempertanyakan di mana letak implementasi slogan Polri Bersama Masyarakat apabila tindakan aparat di lapangan justru menimbulkan keresahan dan melukai perasaan kalangan ulama serta santri.
“Jangan hanya slogan yang digaungkan, tetapi pelaksanaannya justru bertolak belakang. Polri seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan membuat masyarakat merasa takut terhadap tindakan aparatnya sendiri,” ujarnya.
KAKI Jatim pun mempertanyakan sikap dan langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurut Hosen, pimpinan Polri harus memastikan setiap tindakan anggotanya berjalan sesuai prosedur dan tidak mencederai kehormatan institusi.
Ia mendesak agar peristiwa tersebut diusut secara transparan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur maupun kode etik.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Polri rusak hanya karena tindakan oknum di lapangan. Kapolri harus menunjukkan bahwa slogan Polri Bersama Masyarakat bukan sekadar pemanis, melainkan komitmen nyata yang dibuktikan melalui tindakan,” pungkasnya. (Syai)
