SURABAYA – Pelaksanaan proyek pembangunan saluran U-Ditch di Jalan Ploso VI, RW 05, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, menjadi sorotan. Pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD Tahun 2026 tersebut diduga dilaksanakan tidak sesuai standar teknis pekerjaan konstruksi.
Sorotan muncul setelah ditemukan dugaan pekerjaan pemasangan U-Ditch dilakukan tanpa metode dewatering atau pengeringan area kerja terlebih dahulu. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pemasangan, kestabilan dasar saluran, serta ketahanan konstruksi.
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut tercatat sebagai berikut:
- Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
- Pekerjaan: Pembangunan saluran U-Ditch 40/60 dengan cover gandar 5 ton.
- Lokasi: Jalan Ploso VI RW 05, Kelurahan Ploso.
- Nomor kontrak: 000.3/2655/436.9.25.6/2026.
- Pelaksana: Kelompok Masyarakat (Pokmas) Ploso.
- Sumber dana: APBD.
- Tahun anggaran: 2026.
Informasi tersebut tercantum pada papan proyek yang dipasang di lokasi pekerjaan.
Dalam dokumentasi video yang diterima redaksi, terlihat aktivitas pekerja melakukan pemasangan saluran di area galian. Kondisi teknis pelaksanaan, termasuk dugaan tidak adanya proses pengeringan area kerja, perlu diperiksa lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Camat Tambaksari Belum Berikan Tanggapan
Persoalan ini juga telah disampaikan kepada pihak Kecamatan Tambaksari melalui pesan WhatsApp untuk meminta konfirmasi dan penjelasan terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam pesannya, Fauzi dari Media Delikjatim menyampaikan adanya dugaan pekerjaan pemasangan U-Ditch yang tidak menerapkan metode dewatering, sehingga dikhawatirkan hasil pemasangan tidak maksimal.
Namun, hingga berita ini disusun, belum terlihat adanya jawaban atau tanggapan dari pihak kecamatan atas pesan konfirmasi tersebut.
Sikap terbuka dari pihak terkait sangat diperlukan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pengawasan proyek yang bersumber dari uang rakyat.
BPK dan APH Diminta Turun Lapangan
Masyarakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan dan verifikasi langsung terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas melihat hasil pekerjaan secara kasatmata, tetapi juga mencakup:
- Kesesuaian pelaksanaan dengan RAB dan spesifikasi teknis.
- Metode pemasangan U-Ditch, termasuk kebutuhan dewatering.
- Kualitas material dan kondisi dasar saluran.
- Kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi di lapangan.
- Penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran APBD Tahun 2026.
Apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, masyarakat meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menghasilkan bangunan yang tidak maksimal dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Uang APBD Harus Dipertanggungjawabkan!
Redaksi Media Delikjatim membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Camat Tambaksari, Kelurahan Ploso, Pokmas Ploso selaku pelaksana kegiatan, serta dinas terkait demi pemberitaan yang berimbang.
















