Surabaya, Delikjatim.com – Tak patuhi Prokes ribuan pengunjung Mall plaza terlihat tidak menjaga jarak bahkan berkerumun, Sekjen Hippma Dan Larm-Gak Kecewa Dengan kinerja dan ketidak profesionalan Satpol PP dan Satgas Covid 19 Kota Surabaya.
Dalam video viral yang di unggah akun @kuliner.ngelencer terlihat mall Royal Plaza dipenuhi ribuan orang bahkan terlihat kerumunan.
Dalam video yang berdurasi 33 detik tersebut diberi keterangan “Royal Plaza Hari ini super padat dan bebas aplikasi”. Bahkan dalam video tersebut dijelaskan “Akibatnya Royal Plaza penuh, dibeberapa bagian untuk jalan aja susah, di food court aja banyak orang duduk lesehan”.
Bahkan saat awak media menanyakan apakah benar royal plaza padat pada hari ini, narasumber yang enggan di sebutkan namanya tersebut membenarkan kejadian tersebut.
“Hari ini memang padat untuk pengunjung di royal plaza”. Kata narasumber.
Dimana kita ketahui aturannya jelas, kok bisa meloloskan pengunjung tanpa scan peduli lindungi, padahal itu adalah cara pengendalian pengunjung mall yang max 75%. Prokes longgar. Jangan sampai membuat Covid 19 melonjak.
Ditempat berbeda Bung Baihaki Akbar Sekjen HIPPMA Dan LSM LARM-GAK Sangat menyayangkan hal tersebut dan meminta Pemerintah untuk tegas dan tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi.
“Hal ini menjadi perhatian khusus, Dimana Satpol-PP Selaku penegak Perda…? Jangan hanya garang pada PKL dan lemah pada pengusaha”. Kata Baihaki Akbar.
Saat di hubungi Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto sangat di sayangkan ternyata no WhatsApp awak media di blokir.
Sikap tersebut seakan Kasatpol PP alergi terhadap wartawan. Apakah Eddy enggan dihubungi atau di tanya-tanya oleh wartawan.
Hal ini perlu dipertanyakan kinerja dari satpol-PP kota Surabaya, Dimana kita ketahui seharusnya citra Satpol PP ini sempat di coreng beberapa waktu lalu akibat pesta miras di cafe pada masa PPKM bahkan ada penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Bung Baihaki Akbar, juga menambahkan, “jika tidak efisien dan berguna sebaiknya copot saja Kasatpol PP Kota Surabaya agar pemerintah tidak rugi menggajinya dengan uang rakyat namun tidak bekerja sesuai dengan Tupoksinya”. Imbuhnya.
Bukankah walikota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan agar seluruh kepala instansi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
