Surabaya, Delikjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan didukung oleh kemitraan Australia-Indonesia SIAP SIAGA, meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB). Peluncuran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur. Selasa, 25 Juni 2024 pagi hingga selesai.
Peluncuran dan sosialisasi ULD PB yang berlangsung di lantai 6 Movenpick Surabaya City Hotel, ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Australia, Pemprov Jatim, Direktur Kesiapaiagaan BNPB, Kalaksa BPBD Jatim berserta Staf dan bidang Kesiapsiagaan dan Logistik (KL), FPRB Jatim, sejumlah OPD Provinsi Kabupaten dan Kota, serta diikuti oleh Komunitas penyandang Disabilitas dan unsur relawan PB lainnya.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2022-2026, Jawa Timur berpotensi mengalami 14 jenis bencana yang dapat mempengaruhi ribuan keluarga di seluruh provinsi. Dalam kondisi darurat, kelompok penyandang disabilitas sering kali menjadi salah satu yang paling rentan. Data E-Disabilitas Provinsi Jawa Timur per Mei 2024 menunjukkan terdapat 16.798 penyandang disabilitas di Jawa Timur yang terdiri dari berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik, mental, sensorik, dan intelektual.
Kepala BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto menyatakan bahwa, kurangnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana sering disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi, layanan, dan sumber daya yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, ULD PB dibentuk untuk memastikan hak dan peran penyandang disabilitas terpenuhi dalam setiap fase penanggulangan bencana.

Gatot juga menyampaikan, ULD PB akan beroperasi di bawah BPBD dan menjadi bagian integral dari program dan kegiatan BPBD Jawa Timur. Unit ini akan menjalankan tiga layanan utama, yaitu: pengelolaan data disabilitas secara terpilah dan terpadu, penyediaan informasi yang ramah disabilitas, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas dan relawan penanggulangan bencana.
Dengan peluncuran ini, lanjut orang nomer satu di BPBD Jatim tersebut, diharapkan masyarakat dan semua pihak terkait dapat lebih memahami pentingnya inklusi disabilitas dalam penanggulangan bencana, sehingga setiap individu, tanpa terkecuali, dapat terlindungi dan memperoleh haknya dalam situasi darurat.
Selanjutnya sesi ini diakhiri dengan penandatanganan bersama peluncuran ULD PB di layar yang disediakan panitia, dan isoma.
















