Trenggalek, Delikjatim.com — Aktivis KPK Nusantara, Suhaili, meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Trenggalek bersikap terbuka dan cepat dalam menangani dugaan praktik tangkap–lepas perjudian online (303) yang disebut terjadi di Desa Ngares RT 09/RT 13, Kecamatan Trenggalek. Ia menegaskan, penanganan yang berlarut-larut berisiko menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Suhaili mengingatkan agar kasus tersebut tidak berkembang menjadi polemik besar seperti peristiwa yang sebelumnya mencuat di Polres Tuban. Dalam kasus serupa, menurutnya, tindakan oknum di lapangan justru berujung menjadi beban serius bagi pimpinan akibat minimnya penjelasan dan keterbukaan kepada publik.
“Sering kali persoalan berawal dari anggota di bawah, tetapi karena pimpinan terlambat merespons, yang disorot dan disalahkan justru institusinya,” ujar Suhaili, Selasa (21/1).
Ia menilai, sikap diam atau menunggu situasi mereda bukan solusi. Ketika informasi resmi tidak segera disampaikan, ruang spekulasi publik semakin terbuka dan memunculkan dugaan adanya pembiaran atau perlindungan terhadap anggota yang diduga bermasalah.
“Transparansi itu kunci. Kalau ada pelanggaran, sampaikan apa adanya. Kalau tidak terbukti, luruskan sejak awal. Jangan biarkan opini liar berkembang,” tegasnya.
Saat ini, dugaan kasus tangkap–lepas judi online di Trenggalek diketahui telah berada dalam pengawasan Polda Jawa Timur melalui mekanisme supervisi. Meski demikian, hingga kini hasil pemeriksaan internal oleh Paminal Polres Trenggalek belum diumumkan secara terbuka.
Menurut Suhaili, kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan publik dan menyeret pimpinan Polres Trenggalek ke dalam pusaran kritik, meskipun belum tentu memiliki keterlibatan langsung.
Ia menambahkan, berbagai kasus viral sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi institusi kepolisian.
Ketegasan dan keterbukaan sejak awal dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik dibandingkan sikap menunda atau menutup-nutupi.
“Pola lama sudah terlalu sering: diam, berharap isu hilang dengan sendirinya. Nyatanya, justru makin membesar dan merugikan institusi,” pungkasnya.
Publik kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum, apakah Trenggalek akan tampil sebagai contoh penanganan kasus yang profesional dan transparan, atau kembali mengulang jejak kasus-kasus sebelumnya yang berujung pada merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Dilangsir dari Media Informasi-Realita.net
