BANGKALAN, Delikjatim.com – Komisaris Aqso Recidence angkat bicara soal pemberitaan miring yang menyebut pembangunan perumahan di pusat Kota Bangkalan berdiri di atas tanah eigendom dan tanpa legalitas.
Komisaris Aqso Recidence menegaskan, sebelum berita itu tayang, tidak ada satupun wartawan maupun redaksi yang menghubungi pihaknya untuk meminta konfirmasi.
“Kami tegaskan, sampai berita itu naik, tidak ada konfirmasi apapun ke kami. Tidak ada telepon, tidak ada WA, tidak ada yang datang ke kantor. Tiba-tiba nama perusahaan sudah diberitakan,” ujar Komisaris Aqso Recidence,
Menurut Komisaris Aqso Recidence, karena tidak ada konfirmasi, ada dua pernyataan dalam pemberitaan itu yang menjadi tidak benar dan merugikan pihaknya.
Pertama, soal rumah subsidi.
Dalam pemberitaan disebutkan perumahan tersebut adalah rumah subsidi. Komisaris Aqso Recidence membantah hal itu.
“Kami sangat menyayangkan, di statement itu disebutkan rumah subsidi, padahal yang kami bangun dan kami pasarkan adalah rumah komersil, bukan rumah subsidi. Ini beda skema, beda harga, beda aturan. Kalau disebut subsidi, masyarakat jadi salah paham,” tegasnya.
Kedua, soal eigendom tidak bisa dibangun.
Dalam pemberitaan juga disebutkan tanah eigendom tidak bisa dibangun. Komisaris Aqso Recidence menilai pernyataan itu tidak benar dan menyesatkan.
Komisaris Aqso Recidence juga menyayangkan pernyataan pihak kuasa hukum yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, terutama terkait persoalan pembayaran perumahan. Menurutnya, tidak semua yang disampaikan itu sesuai dengan bukti pembayaran yang ada.
“Soal pembayaran itu ada datanya, ada bukti transfer dan kwitansinya. Tidak bisa hanya disampaikan sepihak lewat media tanpa konfirmasi ke kami,” tambahnya.
Komisaris Aqso Recidence meminta kepada media yang telah memberitakan agar menjalankan Hak Jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta membuka ruang konfirmasi kepada pihaknya sebelum memberitakan kembali persoalan ini.
