Jombang, Delikjatim.com – Rencana kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang didampingi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dhekananto Eko Purnomo ke Mapolres Jombang diharapkan menjadi momentum penting untuk melakukan verifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Jombang.
Suhaili, Ketua KPK Nusantara DPC Surabaya, meminta agar kunjungan pimpinan tertinggi Polri tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi penanganan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Suhaili, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap Kapolri dan Kapolda Jawa Timur benar-benar serius melakukan verifikasi terhadap berbagai persoalan hukum di Jombang. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian penanganan. Jika ditemukan kekurangan atau pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” ujar Suhaili.
Soroti Dugaan Pencurian Kabel Telkom
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian KPK Nusantara adalah dugaan pencurian kabel Telkom di wilayah Jombang. Sebelumnya, pemberitaan Delikjatim.com menyoroti belum adanya penjelasan yang memadai dari Kasat Reskrim Polres Jombang terkait penanganan dugaan kasus tersebut.
Berita terkait: Kasat Reskrim Polres Jombang Bungkam soal Dugaan Pencurian Kabel Telkom, Jadi Ujian Awal Kapolda Jatim dan Kapolri.
Suhaili menilai, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penyelidikan, langkah konkret yang telah dilakukan penyidik, serta kepastian hukum atas setiap laporan yang masuk.
Ia menegaskan bahwa dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan bukti dan prosedur hukum, tanpa pandang bulu. Apabila terdapat kendala dalam proses penyidikan, kepolisian diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangannya.
“Bagaimana masyarakat bisa merasa aman apabila kasus-kasus kejahatan tidak mendapatkan kejelasan penanganan? Kami meminta agar setiap laporan diperiksa secara serius. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pembiaran,” tegasnya.
Minta Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Selain persoalan dugaan pencurian kabel Telkom, Suhaili juga meminta pimpinan Polri memeriksa setiap pengaduan masyarakat lain di wilayah Jombang yang dinilai belum memperoleh kepastian penanganan.
Ia menyebut perlunya pemeriksaan terhadap dugaan pembiaran maupun dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan apabila terdapat bukti atau pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian harus diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal maupun proses hukum yang berlaku. Pemeriksaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan tanpa dasar. Namun, jika ada dugaan penyimpangan, harus diverifikasi dan diperiksa secara profesional. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, harus ada sanksi sesuai aturan,” lanjutnya.
Desak Evaluasi Kapolres dan Kasat Reskrim
Suhaili turut meminta agar kinerja jajaran Polres Jombang, termasuk di bawah kepemimpinan Kapolres Jombang AKBP Dr. H. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., serta Kasat Reskrim AKP Magribi Agung Saputra, S.T.K., S.I.K., dievaluasi secara objektif.
Menurutnya, evaluasi harus didasarkan pada capaian penanganan perkara, respons terhadap pengaduan masyarakat, profesionalitas penyidikan, serta kepatuhan anggota terhadap prosedur dan kode etik kepolisian.
Ia juga mendorong agar Kapolri dan Kapolda Jawa Timur mempertimbangkan rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti tidak menjalankan tugas secara profesional atau tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
“Kalau hasil evaluasi menunjukkan ada pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, kami meminta pimpinan Polri mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian jabatan sesuai mekanisme yang berlaku. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar kedudukan,” kata Suhaili.
Ujian Komitmen Tagline Polisi untuk Masyarakat
Bagi KPK Nusantara, rencana kunjungan Kapolri dan Kapolda Jawa Timur ke Jombang menjadi kesempatan untuk membuktikan komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Suhaili berharap kunjungan tersebut menghasilkan langkah nyata, mulai dari pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang menjadi perhatian publik, evaluasi kinerja personel, hingga perbaikan mekanisme pelayanan dan penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup dijaga melalui imbauan semata, tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan.
“Kami ingin tagline Polisi untuk Masyarakat benar-benar dirasakan oleh warga Jombang. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, dan pelayanan yang baik. Karena itu, kami meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Timur turun melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memastikan ada tindak lanjut yang nyata,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, berbagai dugaan dan keluhan yang disampaikan tersebut masih perlu diverifikasi melalui keterangan resmi pihak kepolisian dan pemeriksaan terhadap perkara terkait. Konfirmasi kepada Kapolres Jombang dan Kasat Reskrim Polres Jombang juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai langkah penanganan perkara serta evaluasi yang diminta masyarakat.
