SURABAYA, Delikjatim.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I, Untung Basuki, di Mapolda Jatim, Senin (8/7). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi dua institusi dalam mengawasi dan menekan peredaran barang ilegal, khususnya narkotika dan rokok tanpa cukai di wilayah Jawa Timur.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan stabilitas nasional. Ia mengungkapkan, peredaran narkoba di Jawa Timur kini tidak hanya melalui jalur darat, tetapi juga memanfaatkan jalur laut dan udara.
“Pemetaan jalur distribusi di Jawa Timur menunjukkan bahwa jalur laut, terutama wilayah Madura, menjadi titik paling rawan untuk peredaran barang ilegal,” ujar Irjen Pol Nanang.
Ia menambahkan bahwa kasus narkoba yang berhasil diungkap di perairan Masalembu, Madura, menjadi indikasi bahwa provinsi ini telah menjadi target strategis jaringan peredaran gelap nasional maupun internasional.
Kapolda Jatim menekankan pentingnya komunikasi terbuka, pertukaran data, dan kerja sama berkelanjutan antara Polda dan Bea Cukai, demi mendukung program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
Terkait peredaran rokok ilegal, Irjen Pol Nanang mengungkapkan bahwa maraknya usaha mikro yang memproduksi rokok murah—baik bercukai maupun non-cukai—telah mengganggu stabilitas industri rokok nasional. Meski demikian, pendekatan yang diambil aparat harus tetap berimbang.
“Tugas kepolisian tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kami juga berupaya menyalurkan pelaku UMKM agar dapat berproduksi sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil DJBC Jatim I, Untung Basuki, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Polda Jatim. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang perkenalan dirinya sebagai pimpinan baru DJBC Jatim I.
Untung menjelaskan bahwa wilayah kerja DJBC Jatim I meliputi zona barat dan selatan Jawa Timur, membawahi tujuh kantor Bea Cukai. Ia mengungkapkan bahwa penerimaan nasional Bea Cukai terbesar berasal dari Jawa Timur, menandakan bahwa wilayah ini merupakan pusat ekonomi sekaligus rawan terhadap peredaran barang ilegal.
Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran terkait rokok ilegal, terutama di wilayah Madura, Pasuruan, Sidoarjo, dan Bojonegoro. Untuk itu, ia berharap ada dukungan penuh dan penindakan tegas dari pihak kepolisian.
Tak hanya soal penindakan, Untung juga melihat peluang ekspor tembakau ke Filipina yang jika dikelola secara legal dan profesional, dapat memberikan kontribusi besar bagi ekonomi daerah dan nasional.
Pertemuan antara Polda Jatim dan Bea Cukai ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, menjaga keamanan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berlandaskan hukum.
