20230111_185931
Shadow

Hendrik Wahyono DPO Kasus Korupsi 25 Milliar Bank Jatim Syariah Masih Bebas, Dimana Program Tabur Kejati Jatim

120x600
banner 468x60

Surabaya, Delikjatim.com – Penanganan perkara dugaan korupsi di Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik. Di tengah langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang terus mengembangkan sejumlah perkara korupsi, masyarakat justru mempertanyakan nasib eksekusi terpidana kasus korupsi Bank Jatim Syariah Sidoarjo yang hingga kini disebut belum berhasil ditangkap.

Sorotan tersebut tertuju kepada Hendrik Wahyono, yang berdasarkan informasi dan dokumen perkara disebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara tindak pidana korupsi Bank Jatim Syariah Sidoarjo dengan Nomor Perkara 21/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, putusan terhadap Hendrik Wahyono disebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak 18 Juli 2024. Namun, hingga November 2026, keberadaan terpidana tersebut masih menjadi tanda tanya dan pelaksanaan eksekusinya dipertanyakan masyarakat.

Perkara tersebut juga menjadi perhatian karena nilai kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp25 miliar. Bahkan, Hendrik Wahyono diduga memiliki peran sentral dan disebut-sebut sebagai salah satu aktor utama dalam perkara tersebut. Namun, peran dan tanggung jawab hukumnya perlu merujuk pada pertimbangan serta amar putusan pengadilan.

Tentunya Kinerja Pri Wijeksono, S.H., M.H.. selaku Asintel Kejati Jatim dipertanyakan, kenapa hingga kini Buronan Tersebut masih bebas berkeliaran dan tidak berhasil diamankan.

Bahkan Kajati Jatim yang di nahkodai Abd Qohar yang mempunyai prestasi ketika menjabat sebagai Direktur Penyidikan (DIRDIK) pada JAM PIDSUS kenapa tidak mampu menuntaskan kasus tersebut, ironisnya terkesan hanya memburu kasus baru dan melupakan kasus lama. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa kejati yang sudah berprestasi dalam menjalankan program Tabur diantaranya Kejati Banten dan kejari Tegal, Kejati Sumbar bersama Kejari Payakumbuh, Kejati Sumut dan Kejati DKI Jakarta, Kejati Sulsel yang berhasil mengamankan buronan dan berprestasi dalam program Tabur.

Dikutip dari laman Kejati Jatim Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pri Wijeksono, S.H., M.H., mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme, baik dalam bertugas maupun saat berada di ruang digital. Pesan tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi yang diikuti para asisten, koordinator, Kepala Bagian Tata Usaha, serta seluruh pegawai di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (16/11/2026).

Dalam arahannya, Asintel menyampaikan bahwa integritas harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh pegawai dituntut bekerja secara profesional, menjunjung tinggi kejujuran, serta selalu berpedoman pada peraturan dan SOP yang berlaku.

Lebih lanjut, Asintel juga mengingatkan agar setiap jajaran senantiasa menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sikap humanis, responsif, dan berempati harus dikedepankan agar kehadiran institusi Kejaksaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain kualitas pelayanan, Asintel juga menyoroti pentingnya etika bermedia sosial bagi aparatur negara. Menurutnya, setiap aktivitas pegawai di ruang digital turut mencerminkan wajah institusi. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta cermat dalam menyaring informasi maupun menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Sebagai aparatur negara, kita harus ikut menjaga kondusivitas di ruang digital. Cermati setiap informasi, bijak dalam merespons, dan pastikan apa yang kita sampaikan selalu mengedepankan etika serta tanggung jawab,” tegasnya.

Diharapkan Asintel Kejati Jatim juga responsif dalam menanggapi berita ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada gelar apel Kejati Jatim.

Jangan Hanya Fokus Kasus Baru, Kasus Lama Harus Dituntaskan

Publik kemudian membandingkan perkembangan tersebut dengan langkah Kejati Jatim dalam mengusut dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI Cabang Jember periode 2021–2023.

Pada 16 November 2026, Kejati Jatim mengumumkan penetapan empat tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Berdasarkan keterangan resmi Kejati Jatim, total kerugian negara dalam perkara KUR BNI Jember mencapai Rp41,48 miliar.

Langkah pengembangan perkara baru tersebut tentu menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Namun, masyarakat juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka dan proses penyidikan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga merupakan bagian penting dari kepastian hukum.

Program TABUR Dipertanyakan, Di Mana Keberadaan DPO?

Program Tangkap Buronan (TABUR) yang dikenal di lingkungan Kejaksaan, khususnya bidang Intelijen, kembali menjadi perhatian.

Masyarakat mempertanyakan sejauh mana upaya pencarian terhadap Hendrik Wahyono. Apakah langkah pelacakan dan pengejaran telah dilakukan secara maksimal? Apakah sudah ada perkembangan konkret mengenai keberadaan terpidana tersebut?

Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka oleh Kejati Jawa Timur, terutama bidang Intelijen yang memiliki peran dalam mendukung pencarian buronan.

Masyarakat meminta agar status DPO tersebut tidak sekadar tercatat dalam administrasi penegakan hukum, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah pencarian dan penangkapan sesuai ketentuan hukum.

Masyarakat Desak Kajati Jatim Segera Bertindak

Masyarakat mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta jajaran terkait untuk segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan pencarian Hendrik Wahyono.

Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan publik:

  1. Kejati Jatim diminta menjelaskan perkembangan pelaksanaan eksekusi terhadap Hendrik Wahyono.
  2. Bidang Intelijen diminta memaksimalkan program TABUR untuk mencari dan menangkap terpidana yang masih buron.
  3. Kejati Jatim diminta membuka informasi mengenai langkah-langkah pencarian yang telah dilakukan sesuai ketentuan.
  4. Memastikan putusan pengadilan yang telah inkracht benar-benar dilaksanakan demi kepastian hukum dan perlindungan keuangan negara.

Publik tidak ingin muncul kesan bahwa penanganan perkara korupsi hanya berorientasi pada pengungkapan kasus-kasus baru, sementara perkara lama yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap justru belum tuntas pelaksanaan eksekusinya.

Jangan Sampai Publik Kehilangan Kepercayaan

Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang seberapa banyak tersangka yang berhasil ditetapkan, melainkan juga seberapa konsisten aparat penegak hukum menuntaskan seluruh tahapan proses hukum hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Jika benar terpidana dalam perkara Bank Jatim Syariah Sidoarjo tersebut masih belum tertangkap, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai hambatan dan perkembangan pencariannya.

Kejati Jawa Timur diharapkan segera memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan langkah konkret dalam menuntaskan eksekusi perkara tersebut.

Pertanyaan publik kini sederhana: kapan Hendrik Wahyono ditangkap dan dieksekusi? Jangan sampai program TABUR hanya menjadi jargon tanpa hasil nyata.

Redaksi Media Delikjatim.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kejati Jawa Timur, khususnya bidang Intelijen dan Pidana Khusus, terkait perkembangan status DPO serta pelaksanaan eksekusi perkara tersebut.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel terproteksi !!