LANGKAT, Delikjatim.com – Komitmen dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terus diperkuat oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Langkat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan identifikasi kebutuhan layanan informasi bagi Warga Binaan, yang dilaksanakan pada 11 November 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan inovasi SIPINTAR (Sistem Informasi Pemantauan Integrasi), sekaligus memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak Warga Binaan dapat diakses secara lebih mudah, jelas, dan tepat sasaran.
Diinisiasi oleh Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat), Arifin Alexander, kegiatan ini secara khusus berfokus pada kebutuhan informasi terkait proses pemenuhan hak integrasi, meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
Untuk memperoleh gambaran yang objektif, identifikasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 orang Warga Binaan yang berpartisipasi secara sukarela. Melalui kegiatan tersebut, dihimpun berbagai informasi mengenai kebutuhan layanan, tingkat pemahaman, media penyampaian informasi yang diharapkan, hingga kendala yang selama ini dihadapi dalam memperoleh informasi mengenai prosedur dan persyaratan hak integrasi.
Hasil identifikasi ini nantinya menjadi salah satu dasar dalam menyempurnakan SIPINTAR agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan. Melalui fitur Cek Status Integrasi dan Kontrol Integrasi, inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Warga Binaan dalam mengetahui perkembangan proses pengusulan hak integrasi secara lebih terarah, transparan, dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya memberikan manfaat bagi Warga Binaan, pengembangan SIPINTAR juga diarahkan untuk mendukung keterbukaan informasi bagi keluarga Warga Binaan dan masyarakat. Tentunya, penyediaan informasi tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta memperhatikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 huruf e, yang menjamin hak Narapidana untuk mendapatkan layanan informasi.
Melalui identifikasi kebutuhan ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik tidak hanya berbicara tentang menghadirkan inovasi berbasis teknologi, tetapi juga tentang memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan penggunanya.
Dengan SIPINTAR, Lapas Narkotika Langkat terus mendorong terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang prima.
