20230111_185931
Shadow

Soroti Dugaan Penyimpangan Proyek Preservasi Jalan Nasional Wilayah III, APMP Jatim Layangkan Surat Klarifikasi dan Somasi Terbuka ke Satker PJN

120x600
banner 468x60

SURABAYA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) resmi melayangkan surat klarifikasi, konfirmasi, sekaligus somasi terbuka kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah III Provinsi Jawa Timur, terkait dugaan penyimpangan teknis dalam pekerjaan proyek Preservasi Jalan Nasional Wilayah III ruas Gempol–Pasuruan–Probolinggo–Lumajang.

Surat bernomor 47/APMP.J/KKS/XI/2026, tertanggal 18 November 2026 tersebut ditujukan kepada Kepala Satker PJN Wilayah III Jawa Timur, c.q. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait.

Langkah tersebut diambil menyusul hasil investigasi dan pemantauan lapangan APMP JATIM yang menemukan sejumlah indikasi dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis (RKS). Kondisi itu dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara dan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Dalam suratnya, APMP JATIM mengungkapkan sedikitnya empat temuan yang menjadi dasar permintaan klarifikasi.

Pertama, dugaan ketebalan lapisan aspal di bawah standar, khususnya berdasarkan pantauan visual di ruas Jalan Raya Raci, Kabupaten Pasuruan.

Kedua, kualitas kerb atau pembatas jalan yang diduga rapuh, keropos, retak, bahkan patah dalam waktu relatif singkat setelah pemasangan.

Ketiga, dugaan penyimpangan metode pekerjaan rigid beton, menyusul temuan penggunaan lembaran plastik tipis sebagai alas pengecoran.

Keempat, pekerjaan pasangan batu untuk tembok penahan tanah maupun drainase yang diduga memiliki banyak rongga, adukan semen tidak padat, serta struktur yang dinilai rentan mengalami kerusakan.

Direktur APMP JATIM, Acek Kusuma, melalui surat tersebut menilai sejumlah temuan itu harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, termasuk Satker PJN Wilayah III, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana.

APMP JATIM juga meminta klarifikasi tertulis dalam waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima.

Ada tiga poin utama yang diminta untuk dijelaskan secara terbuka. Di antaranya, apakah seluruh paket pekerjaan telah melalui pengujian laboratorium independen dan sesuai Spesifikasi Umum Kementerian PUPR.

Selanjutnya, langkah tegas apa yang telah diambil terhadap kontraktor dan konsultan pengawas atas dugaan kerusakan kerb, ketebalan aspal, serta pasangan batu berongga. Termasuk kemungkinan instruksi pembongkaran ulang atau pemotongan termin pembayaran apabila terbukti tidak sesuai kontrak.

APMP JATIM juga meminta transparansi dokumen kontrak, identitas perusahaan kontraktor pelaksana, serta nilai pagu anggaran paket pekerjaan yang menjadi sorotan.

Tidak Ingin Proyek Negara Dikerjakan Asal-asalan

APMP JATIM menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran negara dan memastikan kualitas pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai ketentuan.

Menurut APMP JATIM, apabila indikasi penyimpangan tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis dan audit berwenang, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahkan, dalam surat tersebut APMP JATIM memberikan peringatan bahwa apabila permintaan klarifikasi tidak mendapatkan respons transparan sesuai batas waktu yang ditentukan, pihaknya siap meningkatkan langkah pengawasan.

Langkah yang disiapkan meliputi aksi unjuk rasa di Kantor BBPJN Jawa Timur–Bali maupun Satker PJN Wilayah III, serta melayangkan pengaduan masyarakat (DUMAS) disertai nota keberatan hukum kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala BBPJN Jawa Timur–Bali, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Timur.

Publik Menunggu Jawaban Satker PJN Wilayah III

Kini perhatian publik tertuju pada respons Satker PJN Wilayah III Jawa Timur. Apakah pihak terkait akan segera memberikan penjelasan dan membuka data pekerjaan sebagaimana diminta APMP JATIM?

Sebab, pembangunan jalan nasional bukan sekadar persoalan terserapnya anggaran, melainkan menyangkut kualitas konstruksi, pertanggungjawaban penggunaan uang negara, serta keselamatan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Satker PJN Wilayah III terkait materi klarifikasi dalam surat tersebut.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Satker PJN Wilayah III, BBPJN Jawa Timur–Bali, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

(Redaksi Delikjatim.com)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Artikel terproteksi !!