Sampang, Delikjatim.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nepa bersama Pemerintah Desa (Pemdes) menggelar musyawarah desa untuk rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut, ketua BPD R. Muh Zaini beserta jajaran anggotanya, PJ. Kepala Desa (Kades) Nepa Subaidi beserta jajaran perangkat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa lembaga desa, pendamping desa dan perwakilan dari kecamatan Banyuates.
Kegiatan yang berlangsung di pendopo Raden Segoro balai desa Nepa tersebut membahas rencana kerja pembangunan untuk tahun anggaran 2024 serta evaluasi atas pembangunan yang telah dilaksanakan.
Yulianto, selaku wakil ketua BPD menyampaikan agar pada tahun 2024 pemerintah desa betul-betul teliti terhadap perencanaan yang akan dilakukan.
Sebab, kata dia, arah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat harus menjadi skala prioritas.
“Saya pikir, pemdes harus betul-betul jeli terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga arah kebijakannya yang akan dituangkan dalam APBDes benar-benar pro terhadap kepentingan masyarakat,” Katanya, Kamis (21/9/2023).
Ditempat yang sama, pria yang akrab disapa H. Lito tersebut mengusulkan agar pada tahun 2024 pemdes mampu membenahi infrastruktur secara optimal namun tetap harus berpedoman pada regulasi atau ketentuan yang berlaku.
“Kalau perlu, jalan poros itu nanti di hot mix biar kualitasnya bagus, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan,” Imbuhnya.
Masih kata H. Lito desa Nepa sudah seharusnya memikirkan bagaimana memajukan wisata dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
“Tahun 2024, desa wisata harus dibangun. Kalau perlu kita jadikan pembangunan wisata ini menjadi prioritas. Sebab kalau wisatanya jalan, maka UMKM pasti juga hidup. Outputnya juga buat masyarakat,” Tandasnya.
Sementara itu, PJ Kades Nepa Subaidi mengatakan bahwa pihaknya akan menginventarisir segala usulan yang bersumber dari bawah, agar pembangunan yang ditetapkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Kita akomodir dulu semua usulan, sejauh anggaran kita cukup, akan kita tuangkan dalam APBDes. Tentunya kalau memang usulan tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat,” Ucapnya.
Dihadapan para peserta musyawarah desa, Totok Subiantoro selaku pendamping desa bidang tehnik menyatakan bahwa, untuk penggunaan dana desa ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti pola pengelolaan dan apa saha yang menjadi skala prioritas kegiatan yang bersumber dari dana desa tersebut.
“Sejauh ini, kalau Hot Mix belum ada karena tu sifatnya lebih kepada kontraktual. Sementara dana drsa kan lebih untuk pemberdayaan masyarakat. Kalau yang desa wisata, ini sangat bagus dan untuk Nepa memang sangat strategis. Semoga terlaksana,” Tuturnya.
