Surabaya, Delikjatim.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim gandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur, menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang dihadiri berbagai unsur pentahelix, termasuk pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dalam pertemuan ini, peserta membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi peningkatan kejadian bencana di Jawa Timur.
Turut hadir dalam acara pembukaan, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto SE M PSDM, didampingi Plt Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Dadang Iqwandy ST MT, Sekretaris Jenderal FPRB Jatim, Catur Sudarmanto.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, mengungkapkan bahwa tren kejadian bencana di provinsi ini mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada tahun 2020 terdapat 273 kejadian, kemudian naik menjadi 310 di tahun 2021. Namun, angka ini turun menjadi 244 pada 2022 dan 180 di tahun 2023. Sayangnya, pada 2024 justru terjadi peningkatan signifikan menjadi 393 kejadian,” ungkapnya.
Menurut Gatot, peningkatan ini disebabkan oleh perubahan indikator penentuan bencana oleh BNPB. “Dulu, bencana baru dikategorikan jika ada minimal 10 rumah rusak. Sekarang, satu rumah rusak saja sudah dikategorikan sebagai bencana. Begitu pula dengan luas area terdampak, kini satu hektar pun sudah masuk kategori bencana,” jelasnya.
Selain faktor regulasi, Gatot juga menyoroti perubahan lingkungan dan perilaku manusia yang turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana. “Sering kali kita mendengar kejadian angin puting beliung, tanah longsor, hingga banjir yang merusak infrastruktur dan rumah warga, seperti di Probolinggo, Pasuruan, Trenggalek, dan Blitar,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Gatot menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. “Bukan soal mencari siapa yang salah atau benar, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencari solusi agar potensi ancaman ini tidak berdampak besar terhadap infrastruktur maupun korban jiwa,” tegasnya.
Program Bersih Sungai dan Penanaman Pohon
Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dihadiri oleh 100 peserta pentahelix dari berbagai elemen. Selain membahas kesiapan menyambut Bulan PRB, forum ini juga merancang dua program utama, yakni gerakan bersih-bersih sungai dan penanaman pohon di 38 kabupaten/kota.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi risiko bencana, terutama yang berkaitan dengan sampah dan degradasi lingkungan,” ujar Dadang.
Sekjen FPRB Jatim, Catur Sudarmanto, juga menegaskan pentingnya perencanaan yang realistis dan terukur dalam menyambut Bulan PRB. “Rencana kegiatan yang disusun harus membumi, tidak perlu melangit, dan bisa dipastikan dapat dilaksanakan sebelum Bulan PRB nanti,” katanya.
Sebagai langkah awal, forum ini akan membagi diskusi kelompok per wilayah untuk memastikan keterwakilan dari 38 kabupaten/kota dalam penyusunan program. “Dua kegiatan utama, yaitu bersih-bersih sampah dan penanaman pohon, wajib dilakukan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat, diharapkan langkah-langkah mitigasi bencana di Jawa Timur semakin optimal dan mampu meminimalisir dampak bencana ke depannya.
