Kota Batu, Delikjatim.com – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur turut berperan dalam Forum Perangkat Daerah Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Bencana di Jawa Timur Tahun 2025. Acara yang digelar BPBD Provinsi Jawa Timur ini berlangsung pada 26-28 Februari 2025 di Samara Hotel & Resort, Kota Batu, dengan dihadiri 120 peserta dari BPBD serta Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Sekjen FPRB Jatim, Catur Sudarmanto atau yang akrab disapa Mbah Dharmo, menegaskan pentingnya efisiensi dalam penganggaran kebencanaan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam forum ini, FPRB Jatim menjadi satu-satunya peserta dari unsur non-pemerintah, memperkuat peran masyarakat dalam perencanaan kebencanaan.
Forum ini menghadirkan pemateri dari tingkat nasional, termasuk perwakilan Bappenas, Kemendagri, BNPB, serta BPBD Jatim. Diskusi mencakup berbagai isu krusial, terutama efisiensi penggunaan anggaran dalam kebijakan kebencanaan. Selain itu, pembahasan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana juga menjadi perhatian utama, mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018.
FPRB Jatim turut menyampaikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perencanaan dan implementasi kebijakan kebencanaan. Dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, FPRB menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap program Desa Tangguh Bencana (Destana) serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) agar lebih efektif dalam mitigasi risiko. Di sektor kedaruratan dan logistik, FPRB mendorong penyusunan database relawan berbasis ancaman bencana di setiap daerah untuk mempercepat respons darurat.
Sementara itu, dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, FPRB mengusulkan pembuatan proposal sederhana hasil Jitupasna (Kajian Kebutuhan Pascabencana) guna mempermudah akses bantuan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana kecil.
Sinergi berbagai pihak dalam forum ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan kebencanaan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan riil, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin terarah dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
