Surabaya, Delikjatim.com – Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, menekankan pentingnya peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam mendorong kebijakan daerah terkait mitigasi bencana. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Forum PRB Jawa Timur, yang berlangsung Lt 5 Movenpick Hotel Surabaya. (14/2)
Dalam paparannya, Pangarso menjelaskan bahwa Forum PRB berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada pengurangan risiko bencana. “Forum PRB harus mampu merumuskan strategi untuk lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi kepala daerah terpilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sinergitas Forum PRB dengan pemerintah daerah tidak hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tetapi juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 dan 22. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi platform nasional hingga tingkat kabupaten dan kota dalam menjalankan fungsi pengurangan risiko bencana.
Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran. Pangarso menekankan bahwa Forum PRB tidak harus bergantung pada alokasi dana pemerintah, tetapi bisa fokus pada koordinasi dan perencanaan yang matang.
“Penguatan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dalam mitigasi bencana di sekolah. BPBD bertugas mengoordinasikan, sementara Forum PRB berperan dalam mendorong dan memastikan implementasi kebijakan,” jelasnya.
Terkait program ke depan, Pangarso juga menyoroti konsep “Kecamatan Tangguh Bencana” yang sedang dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan edukasi mitigasi bencana dari tingkat kecamatan hingga desa.
Menjelang peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Pangarso meluruskan peran Forum PRB dalam kegiatan bersih-bersih sungai dan penanaman pohon. “Forum PRB bukan eksekutor kegiatan, tetapi fasilitator yang mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga usaha, media, dan organisasi relawan,” tegasnya.
Selain itu, BNPB juga mengadopsi pendekatan baru dalam penyelenggaraan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 dengan memanfaatkan teknologi digital. “Kita akan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada edukasi melalui media sosial serta film edukasi. Ini juga bagian dari efisiensi anggaran,” pungkas Pangarso.
Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana semakin meningkat dan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif di seluruh wilayah Indonesia.
