Surabaya, Delikjatim.com – Situasi di kawasan Pasar Krempyeng, Jalan Gresikan, Surabaya memanas menyusul rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh pihak kecamatan. Sejumlah pedagang menilai proses yang dilakukan belum sesuai kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya bersama pemerintah.
Perwakilan pedagang, Ahmad Garad, mengungkapkan bahwa rencana pengundian peserta relokasi yang dilakukan pihak Kecamatan Tambaksari menuai keberatan. Ia menyebut langkah tersebut tidak sejalan dengan hasil musyawarah yang sebelumnya digelar di gedung dewan.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa poin penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Surabaya sebelum relokasi dilakukan. Salah satu yang utama adalah penyediaan lokasi baru yang layak bagi para pedagang.
“Relokasi seharusnya dilakukan setelah semua kesepakatan dijalankan. Tidak bisa langsung melangkah ke tahap pengundian tanpa menyelesaikan poin-poin lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sikap Camat Tambaksari, Aristono, yang dinilai terlalu fokus mempercepat proses relokasi tanpa memperhatikan tahapan yang telah disepakati bersama. Hal ini, menurutnya, justru memicu ketegangan di kalangan pedagang.
Hingga saat ini, para PKL di wilayah Pacar Keling dan Ploso masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, mereka menyatakan siap melakukan aksi jika penertiban dilakukan tanpa solusi yang jelas.
“Kami tidak menolak relokasi, tetapi kami butuh kepastian tempat yang layak untuk berjualan,” tegas Garad.
Sementara itu, pihak kecamatan menyatakan bahwa relokasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kota yang harus dijalankan. Camat Tambaksari menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai arahan pimpinan daerah dan sebagian pedagang juga telah menyetujui rencana tersebut.
Kondisi di lapangan masih terpantau kondusif, namun potensi konflik tetap ada jika tidak ditemukan titik temu antara pedagang dan pemerintah dalam waktu dekat.
